Reformasi politik 1998 yang mengemban terwujudnya demokratis dan desentralisasi bergayung dengan tututan masyarakat adat selama ini untuk memperoleh haknya yang telah dirampas oleh Orde Baru dengan memiliki kembali suatu "pemerintahan" otonom di wilayah komunitasnya sesuai dengan kepentingannya. Masa Orde Baru merupakan suatu masa kegelapan bagi masyarakat adat sehingga melahirkan suatu proses marginalisasi di segala bidang. Marginalisasi itu [ ...seterusnya ]

Agenda pemberdayaan masyarakat adat di Indonesia akan menguntungkan berbagai pihak, khususnya masyarakat adat itu sendiri yang mendambakan sebuah keadilan sosial di tengah proses perubahan yang terus terjadi di lingkungannya. Bagi masyarakat adat keuntungan yang dipetik adalah sebagai berikut. Pertama, organisasi adat menjadi lebih profesional dan kredibel dan sustainabel dan oleh karena itu organisasi ini cenderung mendapat dukungan dari warganya dan partisipasi mereka dalam memajukan organisasi ini pun menjadi semakin tinggi. Kedua, organisasi adat akan mempunyai bargining power yang kuat dalam berhadapan dengan pemerintah, DPRD dan sektor swasta sehingga ikut menentukan jalannya pemerintahan yang aspiratif dengan kepentingannya. Ketiga, organisasi [ ...seterusnya ]

Program pemberdayaan masyarakat adat di Indonesia akan dilakukan IRE dengan jangka waktu yang panjang, yaitu selama 3 tahun. Dimulai tahun 2002 sampai 2005, dengan mengambil lokasi di 5 propinsi yaitu Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Bali, dan NTT. Jangka waktu yang panjang itu diperlukan untuk mencapai proses yang mendalam dan matang sehingga menghasilkan suatu perubahan sebagaimana diharapkan [ ...seterusnya ]