Peranan Lembaga Adat dalam Era Otonomi Luas

Dalam implementasi otonomi daerah, idealnya Lembaga Adat dapat memiliki kontribusi sebagai komponen masyarakat yang ada di daerah. Peranan di sini dimaksudkan adalah tentang perihal apa yang dapat dilakukan Lembaga Adat dalam masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan.

Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan. Adapun tugas lembaga adat, berikut ini penulis kutip rumusan dari PERMENDAGRI No.3 Tahun 1997 sebagai berikut:

a). menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

b). memberdayakan, melestarikan, dan mengem-bangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

c). menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah

Selanjutnya Lembaga Adat memiliki hak dan wewenang sebagai berikut :

a). mewakili masyarakat adat ke luar. yakni dalam hal menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat.

b). mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah hidup yang lebih layak dan lebih baik.

c). menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan- kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas-tugas, hak, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan masyarakat. Identitas adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan rnasyarakat dan lembaga adat harus jelas. Identifikasi itu meliputi:4

Nilai-nilai budaya kita yang luhur itu sebagai sistem nilai memang seharusnya ditempatkan pada tataran yang ideal dan tinggi untuk mampu membangun ketahanan budaya dari jajahan mental dan segala bentuk pengurasan dan penindasan berikutnya oleh pihak luar. Namun demikian bukan berarti masyarakat adat harus mengisolasikan diri dari pengaruh luar, karena "sejarah dan ilmu antropologi memperlihatkan bahwa tidak ada satu kebudayaanpun di dunia ini yang bisa berkembang subur dengan isolasionisme. Kebudayaan suatu bangsa, senantiasa adalah kebudayaan campuran (metisage)", ujar L. Lenghor, mantan Presiden Senegal5. Oleh karena itu masyarakat adatpun harus bersifat terbuka karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, tidak ada pilihan lain dalam menghadapi era globalisasi.

Kita berharap implementasi UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dapat menampung dinamika masyarakat lokaldan mampu mengakomodasikan keanekaragaman struktur dan kultur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.]