Penguatan Kebijakan untuk Penanggulangan Kemiskinan

Angka kemiskinan di Indonesia (2022) tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi masih didominasi dari wilayah Indonesia Timur, yaitu: Papua (26,80%), Papua Barat (21,43%) dan Nusa Tenggara Timur (20,23%). D.I. Yogyakarta sendiri masih menjadi daerah termiskin se-Jawa (11,49%) meski ditopang oleh sektor pendidikan dan pariwisata yang kuat, ditambah kebijakan Keistimewaan DIY yang disertai dengan Dana Keistimewaan.

Kemiskinan di Indonesia justeru didominasi daerah yang memiliki SDA melimpah, terutama tambang dan migas (IRE, 2010; katadata, 2017; Jatam, 2019). Bukan hanya kemiskinan, tetapi daerah juga dihadapkan pada tantangan ketimpangan dan persoalan kualitas SDM yang hingga saat ini, meski klaim pembangunan sudah banyak dilakukan di wilayah tersebut, tidak banyak perubahan yang terjadi dan masih menjadi persoalan serius dalam upaya mencapai target SDG’s Indonesia Tanpa Kemiskinan pada Tahun 2030.

IRE memandang bahwa kebijakan pembangunan memang tidak dapat berlaku secara seragam untuk seluruh wilayah, melainkan harus dikembangkan model penanggulangan kemiskinan berbasis lokalitas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Tahun 2021-2023.

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia berjalan cukup lambat, terlebih sejak Pandemi Covid-19. Hal ini membutuhkan percepatan untuk mendorong kebijakan dan program yang berdampak kuat terhadap penurunan angka kemiskinan. IRE mendorong pendekatan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan lokalitas yang ada, misalnya pendekatan kultural maupun pendekatan berbasis aset dan potensi lokal.

Tahun 2022-2024, IRE akan mendorong lahirnya model kebijakan penanggulangan kemiskinan di wilayah dengan karakteristik lokal yang berbeda sebagai representasi daerah termiskin dan daerah kaya SDA. Adapun program yang akan dikerjakan oleh IRE, antara lain:

1. Cerdas dari Timur Indonesia: Pengembangan Kawasan Observatorium Nasional (OBNAS) di Kupang bekerjasama dengan BRIN dan Pemerintah Daerah
2. Studi Model Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
3. Menyusun model penanggulangan kemiskinan di daerah eksplorasi tambang dan migas melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil SDA